Rully Ramli · Kamis, 29 November 2018 – 21:33 WIB
JAKARTA, iNews.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, Indonesia harus bersiap-siap menghadapi dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Namun, dia optimistis perang dagang merupakan kesempatan untuk meningkatkan industri perikanan, khususnya budi daya ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Foto: iNews.id/Rully Ramli)
“Saya berharap seluruh pelaku bisnis perikanan Indonesia, mengambil momentum ini untuk lari, lompat, genjot ekspor,” kata Susi dalam acara Tansform Aquaculture Business into Industy 4.0, di JIExpo Kemayoran, Kamis (29/11/2018).
Dengan adanya perang dagang, AS akan memberikan tarif impor yang tinggi kepada China untuk melindungi produknya. Hal ini yang kemudian membuat AS mencari pasar baru, mengingat sampai dengan tahun lalu China merupakan salah satu importir terbesar untuk AS.
Susi mengingatkan para pelaku industri ikan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Pasalnya, pada 2001-2004, Indonesia sempat gagal memanfaatkan momentum untuk meningkatkan industri perikanannya. Padahal pada tahun-tahun tersebut, AS memberlakukan kebijakan anti-dumping kepada China, Vietnam dan Thailand.
“Jangan ulangi kejadian di 2001-2004, di mana Amerika menempatkan anti-dumping ke China, Thailand, dan Vietnam, budi daya ikan Indonesia tidak berkembang,” kata Susi.
Kebijakan AS pada saat itu seharusnya dapat dimaksimalkan oleh Indonesia. Pasalnya, dengan adanya anti-dumping, AS memberlakukan tarif impor kepada China sebesar 120 persen, dan ke pasar negara-negara lainnya sebesar 60 persen, sementara Indonesia hanya diberikan tarif di kisaran 12 persen.
Akan tetapi, ia mengatakan, saat itu Indonesia justru melakukan kesalahan, dengan mengekspor produk-produk ikan yang berasal dari China. “Ekspor memang meningkat tajam sekali. Tapi, barang-barangnya dari China dan Thailand, lalu dinamakan produk Indonesia,” kata Susi.
Pada saat itu, Indonesia sempat kehilangan kepercayaan dari AS. Susi mengatakan, kala itu AS sempat curiga dengan prodak yang dimiliki oleh Indonesia, bahkan sempat ingin diembargo.
Karena itu, hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan sekarang. Pasalnya, saat ini ikan sudah bisa dicek dari mana negara asalnya, dengan teknologi tes DNA yang dimiliki oleh AS. Oleh karenanya, Indonesia perlu meningkatkan industri budi daya ikan, yang saat ini sedang tumbuh dengan pesat.
Data yang dikeluarkan Direktorat Perikanan Budidaya KKP menunjukkan, produksi perikanan budi daya hingga triwulan III-2018 mencapai angka 13,16 juta ton, naik 4,36 persen dibandingkan periode yang sama pada 2017.
Editor : Ranto Rajagukguk
Nomor : SP32/SJ.04/II/2019
SIARAN PERS
JAKARTA (19/2) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program prioritas di TA. 2019 secara langsung diarahkan untuk peningkatan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan dan mendorong perekonomian nasional.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/2) usai membuka Rakornas Program Prioritas 2019, mengatakan bahwa program prioritas TA. 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya, berdasarkan pertimbangan kinerja program tahun 2018 yang berjalan efektif dan memberikan dampak positif, khususnya terhadap struktur ekonomi pembudidaya ikan.
“Benar, tahun 2019 kita tetap akan alokasikan program sejenis dan langsung bisa dirasakan masyarakat. Tahun ini, kita akan lebih pertajam tolak ukurnya sesuai rencana strategis yang ada. Fokus kita yakni peningkatan produksi untuk suplai pangan domestik dan ekspor; memperbesar kontribusi subsektor budidaya terhadap PDB; dan perbaikan struktur ekonomi,” jelas Slamet.
Slamet juga menyatakan, sasaran target kinerja di tahun 2019 lebih realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Menurutnya, pertimbangan ini penting agar program nantinya lebih terukur karena sejak dini telah terpetakan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya.
Sebagaimana diketahui, tahun 2019, KKP akan mengalokasikan berbagai program prioritas yakni: (1) Dukungan pengembangan minapadi sebanyak 400 paket tersebar di 6 provinsi; (2) Dukungan pengembangan budidaya lele bioflok sebanyak 250 paket tersebar di 10 provinsi; (3) Dukungan eskavator sebanyak 20 unit tersebar di 8 provinsi; (4) Pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP) sebanyak 10 paket di 10 provinsi; (5) Dukungan kebun bibit rumput laut (KBRL) hasil kultur jaringan sebanyak 80 paket di 4 provinsi; (6) Bantuan mesin pakan mandiri sebanyak 55 paket di 10 provinsi; (7) Bantuan benih berkualitas sebanyak 213,9 juta ekor di 34 provinsi; (8) Bantuan induk unggul sebanyak 1,1 juta ekor di 34 provinsi; (9) Pembangunan sarana prasarana perbenihan sebanyak 18 unit di 4 provinsi; (10) Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di 3 lokasi; (11) Asuransi Pembudidaya Ikan untuk meng-cover lahan 5.000 Ha di 14 provinsi; (12) Bantuan pakan mandiri sebanyak 1.250 ton; dan (13) Monitoring residu dan sertifikasi untuk ekspor sebanyak 4.860 di 14 provinsi.
Kinerja 4 Tahun Subsektor Perikanan Budidaya Positif
Dalam 4 (empat) tahun terakhir (2015- angka sementara 2018) tercatat produksi perikanan budidaya tumbuh rata-rata 3,36%, di mana peningkatan signifikan untuk komoditas nila (14 persen) dan lele (43 persen). Hingga triwulan III tahun 2018 produksi perikanan budidaya mencapai 13,17 juta ton meningkat 4,37 persen dibanding produksi periode yang sama tahun 2017 sebesar 12,61 juta ton. Sementara itu, angka sementara produksi ikan hias tahun 2018 tercatat sebanyak 1,42 miliar, di mana produksi dalam 4 (empat) tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 3,35 persen.
Di sisi lain, dukungan konkret yang langsung menyentuh pembudidaya ikan, juga telah berdampak positif terhadap perbaikan struktur ekonomi pembudidaya ikan.
Indikator keberhasilan tersebut yakni pencapaian nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) selama 4 (empat) tahun terakhir (2014 – 2018) yang tumbuh rata-rata pertahun sebesar 0,38 persen. Tahun 2018 angka NTPi tercatat sebesar 100.8 atau naik sebesar 1,74 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 99,08. Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu oleh kenaikan pendapatan usaha di atas ambang batas kelayakan ekonomi. Angka NTPi juga akan memicu naiknya nilai saving rate untuk re-investasi, sehingga mendorong kapasitas usaha yang lebih kuat.
Kinerja lainnya yakni peningkatan nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) sepanjang tahun 2014 – 2018 tumbuh sebesar 1,7 persen. Tahun 2018 NTUPi mencapai angka 113,26 atau tumbuh 2,75 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 110,23. Capaian ini mengindikasikan bahwa usaha akukakultur semakin efisien dan visible. Rata-rata nilai pendapatan pembudidaya ikan secara nasional tahun 2018 sebesar Rp3,38 juta per bulan atau naik 13,04 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp2,99 juta per bulan. Angka pendapatan ini jauh melampaui rata-rata UMR nasional yang hanya Rp2,25 juta per bulan.
Kinerja positif sub sektor akuakultur di atas, tentu tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan langsung berbagai program yang fokus pada penciptaan efisiensi usaha dan social inclusiveness, sehingga secara langsung menjadi katalisator pergerakan ekonomi masyarakat.
Berbagai program prioritas tersebut di antaranya program gerakan pakan mandiri (Gerpari) yang telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi produksi budidaya dan nilai tambah keuntungan usaha. Dengan adanya program pakan mandiri, pembudidaya ikan skala kecil mampu mendapatkan nilai tambah keuntungan minimal 30 persen. Di samping itu program ini juga dapat mendorong penggunaan sumber bahan baku lokal dan menekan impor bahan baku, utamanya tepung ikan dan kedelai.
Program lainya seperti pengembangan usaha budidaya lele sistem bioflok. Inovasi ini terbukti mampu menggenjot produktivitas hingga 10 kali lipat dibanding teknologi konvensional melalui pemanfaatan lahan dan sumber daya air yang sangat efisien. Pengembangan lele bioflok di berbagai daerah juga sangat strategis dalam meningkatkan ketahahan pangan nasional, khususnya dalam mencegah permasalahan stunting pada generasi bangsa.
Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
Untuk berita selanjutnya klik Artikel Terkait
Leave a Reply